oleh

TPP Belum Bisa Dicairkan Dan Serapan Anggaran Kecamatan Masih 7 Persen, Ini Alasannya

TRENGGALEK – Tunjangan penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini belum bisa di cairkan.

Alasan TPP belum dibayarkan karena Peraturan Bupati (Perbub) sebagai dasar hukum pencairan TPP sampai sekarang belum rampung.

Hal ini terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat Daerah (OPD) membahas persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Rapat yang digelar di ruang aula DPRD Kabupaten Trenggalek ini menghadirkan camat dapil 3 dan 4, Asisten I Sekretariat daerah dan Bapedalitbang.

“Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai belum bisa dicairkan dikarenakan perbub sebagai dasar hukum belum jadi sehingga menyebabkan TPP belum bisa diterimakan”, Kata Alwi Burhanudin, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek.

Dikatakan oleh Alwi, untuk penyerapan anggaran di salah satu Kecamatan yang di undang sampai bulan ini masih sekitar tujuh persen (7%).

“Penyerapan anggaran dibeberapa Kecamatan masih sekitar 7 persen belum termasuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP),” terangnya.

Menurut Alwi dari hasil rapat kerja yang dilakukan, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kecamatan namun dukungan anggaran belum ada.

“Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi dukungan anggarannya masih kurang lancar. Sehingga, pihak kecamatan perlu mencari talangan untuk menyelesaikan kegiatan itu,” imbuh Alwi.

Dicontohkannya, seperti kegiatan Musrenbang kecamatan yang sudah dilaksanakan. Namun, anggarannya belum lancar.

“Seperti Musrenbang di tingkat kecamatan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ternyata, dukungan anggarannya belum lancar,” katanya.

Dengan adanya kejadian semacam ini, Komisi I mencoba memberikan masukan agar hal-hal itu bisa diperbaiki untuk kedepannya. Juga, demi kelancaran pencairan anggaran.

Terkait adanya kendala dalam pencairan anggaran, Politisi PKS ini belum bisa menjelaskan secara rinci. Mengingat dalam rapat kali ini, Bakeuda belum bisa hadir.

“Kebetulan tadi Bakeuda tidak hadir. Sehingga, kita tidak bisa memberikan penajaman terkait kendala pencairan anggarannya kenapa. Dan agenda yang sudah terjadwalkan sudah atau belum tersedia anggarannya,” terang Alwi.

Karena dukungan anggaran belum ada, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek belum bisa memberikan penajaman terkait kegiatan yang sudah dilakukan.

“Hasil evaluasi rapat kerja hari ini, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek memberikan masukan agar ke depan permasalahan – permasalahan kegiatan yang dukungan anggarannya belum ada namun sudah di laksanakan seperti ini, tidak akan terjadi lagi”, tandas Alwi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.