oleh

Ngurus Surat Pindah Dipermudah, Tidak Perlu Surat Pengantar RT/RW

JAKARTA – Mengurus Proses pindah domisili kependudukan di Desa atau Kecamatan tidak lagi mencantumkan persyaratan pengantar RT/RW.

Jika masih menemukan daerah yang memberlakukan, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil bakal mendapatkan sanksi.

Hal ini disampaikan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat yang dilakukan secara daring, Sabtu (08/01/2022).

Ia meminta kepada dinas Dukcapil semua daerah agar tidak lagi mencantumkan persyaratan surat pengantar dari RT/RW untuk pindah domisili penduduk.

“Jadi kalau ada kepala dinas masih memasang di websitenya pindah penduduk perlu pengantar RT/RW sampai ke desa akan saya berikan sanksi yang tegas,” ujarnya.

Tidak itu saja, Zudan berujar surat pengantar dari RT/RW juga tidak diberlakukan di kecamatan dan kelurahan karena dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak diadakan lagi.

Zudan mengatakan persyaratan surat pengantar RT/RW untuk pindah kependudukan sudah tidak diperbolehkan lagi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 108 tahun 2019.

“Jadi tidak boleh pindah dimintai syarat pengantar RT/RW kelurahan sampai ke tingkat desa sudah tidak dibolehkan lagi karena data kependudukan kita sudah lengkap,” kara Zudan.

Menurut Zudan Surat pengantar dikecualikan untuk penduduk yang belum terdata di dalam database maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali.

“Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat,” kata Zudan.

Zudan juga menegaskan bahwa dalam mengurus pindah penduduk tidak dipungut biaya atau gratis.

Selain itu, untuk pindah antar kabupaten, antar provinsi, antar kota baru dibekali dengan surat keterangan pindah dari daerah asal untuk dibawa ke daerah tujuan.

Dengan tidak adanya surat pengantar RT/RW, kata Zudan, untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan.

“Tolong para kepala dinas cek sampai tingkat kelurahan, sampai ke tingkat kecamatan bila ada yang masih bandel jewer yang tidak melayani dengan baik ganti saja kalau masih honorer copot saja ganti dengan yang baik,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 komentar